Hukum bisnis untuk Perusahaan

Hukum bisnis untuk Perusahaan - Halo Bro Blog Panduan Startup, Pada Postingan yang anda baca kali ini dengan judul Hukum bisnis untuk Perusahaan, Saya telah mempersiapkan artikel ini dengan sebaik mungkin untuk anda baca dan ambil ilmu di dalamnya. Semoga isi Artikel Artikel Aspek Hukum dalam Ekonomi, yang saya buat ini bisa anda pahami. Okelah, selamat membaca.

Judul : Hukum bisnis untuk Perusahaan
link : Hukum bisnis untuk Perusahaan

Baca juga


Hukum bisnis untuk Perusahaan

Hukum bisnis untuk Perusahaan

1. Pendahuluan

 Sumber hukum perusahaan di Indonesia diatur Dalam KUH Dagang, KUH Perdata, Peraturan Perundang-undangan RI, kebiasaan dan Yurisprudensi.
Beberapa  pengertian dasar dalam hukum perusahaan, sebagaimana diatur dalam UU No. 3/1982 adalah:

a. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah   Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (Ps 1 huruf b);
b. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan (Ps 1 huruf c);
c. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (Ps 1 huruf d);

2. Bentuk-bentuk Badan Usaha

A. Badan Usaha Swasta
Perusahaan Perorangan
Dikenal dengan istilah perusahaan dagang, dilakukan oleh satu orang pengusaha. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:
Modal milik satu orang
Didirikan atas kehendak seorang pengusaha
Keahlian, manajemen, teknologi dikelola oleh satu orang saja
Tidak berbadan hukum dan tidak termasuk persekutuan
Tidak melalui proses pendirian perusahaan
Laba/rugi menjadi tanggungan sendiri
Wajib membuat catatan keuangan untuk keperluan kewajiban pembayaran pajak.

2. Persekutuan Perdata
Persekutuan perdata/perserikatan perdata adalah sebuah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karenanya.

Ciri-ciri persekutuan perdata:

Pendirian (berdasarkan perjanjian, baik lisan maupun tertulis; tiap sekutu wajib memasukkan  ke dalam kas berupa uang/ benda/ manajemen.
Perbedaan para sekutu (sekutu statuter/gerant statutaire; sekutu mandater/ gerant mandataire)
Pembagian keuntungan yg didasarkan pada “keseimbangan pemasukan/ ditetapkan berdasarkan perjanjian
Kekayaan persekutuan berasal dari pemasukan dari masing2 sekutu; penagihan-penagihan kedalam; penggantian kerugian dari masing2 sekutu; dan penagihan- penagihan keluar kpd pihakk ketiga

Berakhirnya persekutuan perdata:
Lampaunya waktu
Musnahnya barang/ telah selesainya usaha yang menjadi pokok persekutuan perdata
Kehendak dari seorang/ beberapa orang/ suara bulat para sekutu
Salah seorang meninggal dunia/ dibawah pengampuan/ dinyatakan pailit
Berlakunya syarat bubar.

3. Firma (Fa)/ vennootschap onder eene firma
Merupakan persekutuan perdata khusus. Hal ini nampak dari definisi yang diberikan oleh pasal 16 KUH Dagang “persekutuan firma adalah setiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, kongsi, kerja sama.

Beberapa ciri2 firma a.l (Ps 16-18 KUH Dagang):
Menjalankan perusahaan (syarat formal)
Dengan nama bersama/firma
Pertanggungjawaban sekutu bersifat pribadi
Bukan merupakan persekutuan badan hukum (tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian dan tidak adanya syarat pemisahan harta persekutuan dengan pribadi sekutu)

Prosedur Pendirian:
Dengan akta otentik (meskipun tidak harus)
Akta pendirian didaftarkan di kepaniteraan PN
Setelah didaftarkan, akta pendirian diumumkan di dalam berita negara RI

Wajib Membuat Pembukuan (dapat dilakukan oleh pihak ketiga, sedangkan sekutu berhak untuk melihat, memeriksa dan mengawasi (Ps. 16 angka 1 KUH Dagang)
Firma berakhir sebagaimana berakhirnya persekutuan perdata (karena hakekatnya firma adalah persekutuan perdata dengan sifat khusus)

4. Persekutuan Komanditer/ Commanditaire Vennootschap (CV)
Yaitu persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer.
Sekutu komanditer: sekutu yg hanya menyerahkan uang/ barang/ tenaga sebagai modal, dan dia tidak terlibat di dalam pengurusan/ penguasaan persekutuan dan tanggung jawabnya sampai sebatas modal yg dimasukkannya.
Sedangkan yg menjalankan hubungan hkm dengan pihak ketiga adalah sekutu komplementer (sekutu yg diserahi tugas untuk itu)
Persekutuan komanditer dapat berakhir sbgmn berakhirnya persekutuan perdata/firma

5. Perseroan Terbatas (PT)/ Namloze vennootschap (NV)
Yaitu badan hukum yg mrpkn persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yg seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang2 ini serta aturan pelaksananya (Ps. 1 angka 1 UU No. 40 th 2007 Tentang Perseroan Terbatas)

Ciri-ciri Perseroan:
Berbentuk badan hukum (disahkan oleh Menkumham; organnya terdiri dari RUPS, Direksi dan Komisaris; harta kekayaan yg terpisah; dpt melakukan hubungan hukum sendiri; dan bertujuan pd keuntungan);
Tanggung jawab pemegang saham terbatas;
Didirikan berdasarkan perjanjian
Melakukan kegiatan usaha
Modal terbagi atas saham
Jangka waktu “dapat” tidak terbatas

Syarat pendirian PT:
Didirikan minimal oleh 2 orang (kecuali BUMN)
Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham
Adanya modal dasar minimal (50jt)
Minimal 25% modal dasar telah disetor dan ditempatkan penuh
Dapat diwakilkan dengan surat kuasa
Didirikan dengan akta notaris

Prosedur pendirian PT:
Perseroan Terbatas (PT)

1. Akta Otentik
2. Pengesahan Oleh Menkumham
3. Didaftarkan dlm Daftar Perusahaan
4. Diumumkan pd Tambahan Berita Negara

Organ PT.
Organ PT terdiri dari RUPS, Direksi dan Komisaris (Ps 1 angka 2 UU 40 Th 2007)
RUPS: merupakan organ yg memiliki kekuasaan tertinggi dan memegan segala kekuasaan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris.
Direksi: Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepadaDireksi.

Pembubaran Perseroan dan Likuidasi (Ps. 142-152)
Perseroan dapat dibubarkan karena:
Keputusan RUPS
Berakhir jangka waktunya
Penetapan pengadilan.

6. Wajib daftar Perusahaan

Landasan hukum: UU Nomor 3 Tahun 1982 ttg Wajib daftar Perusahaan
Tujuan: 1) melindungi Perusahaan yg jujur; 2). Melindungi masyarakat dan konsumen; 3). Mengetahui perkembangan dunia usaha; dan 4). Memudahkan pengawasan dan pembinaan.

7. Restrukturisasi Perusahaan (Merger, konsolidasi, Akuisisi dan separasi)

Diatur di dalam pasal 122 sampai dengan pasal 137 UU 40/2007 Ttg PT.
Definisi merger, konsolidasi, akuisisi dan separasi dapat dilihat pada pasal 1 angka (9; 10; 11; dan 12)

Tujuan:
Membeli product line/lines untuk melengkapi product lines dari perusahaan yg akan mengambil alih.
Memperoleh akses pada teknologi baru/teknologi yg lebih baik
Memperoleh pangsa pasar baru
Memperoleh bahan baku yg kualitas maupun ketersediaannya lebih terjamin
Melakukan investasi atas keuangan perusahaan yg berlebih
Mengurangi persaingan usaha
Mempertahankan kontiunitas bisnis (Abdul R Saliman)

Dalam merger dan konsolidasi, yg terjadi adalah suatu perusahaan mengambiil alih semua aktiva (assets) dan pasiva (liabilities). Namun antara keduanya tdpt perbedaan, dimana didalam merger perusahaan pengambil alih tetap menggunakan nama dan identitasnya sedangkan perusahaan yg diambil alih hilang eksistensi yuridisnya.
Adapun di dalam konsolidasi, maka yg terjadi adalah terbentuknya satu perusahaan yg baru sama sekali.
Pengambil alihan perusahaan juga dapat dilakukan melalui akuisisi, yaitu dengan jalan membeli hak suara (the firm voting stock). Adapun caranya adalah dengan membeli saham dari pemegang saham secara langsung bukan dari direksi. Adapun dasar hukum akuisisi adalah jual beli.


Demikianlah Artikel Hukum bisnis untuk Perusahaan

Sekianlah postingan Hukum bisnis untuk Perusahaan kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sedang membaca artikel Hukum bisnis untuk Perusahaan dengan alamat link https://www.wkyes.me/2016/11/hukum-bisnis-untuk-perusahaan.html

0 comments:

Post a Comment