ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI - Halo Bro Blog Panduan Startup, Pada Postingan yang anda baca kali ini dengan judul ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI, Saya telah mempersiapkan artikel ini dengan sebaik mungkin untuk anda baca dan ambil ilmu di dalamnya. Semoga isi Artikel Artikel Aspek Hukum dalam Ekonomi, yang saya buat ini bisa anda pahami. Okelah, selamat membaca.

Judul : ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI
link : ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

Baca juga


ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

Pendahuluan

Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya adalah hukum; sedangkan hukum adalah keseluruhan peraturan yang dibuat oleh penguasa sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan  yang ingin dicapai oleh penguasa tsb.

Hukum bisnis adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis/tdk tertulis yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis.

Pengertian-Pengertian Dasar dalam ilmu Hukum

A. Subyek Hukum:  pendukung hak dan kewajiban  serta memiliki kewenangan bertindak (orang)
Siapakah yang termasuk orang menurut Hukum?
Manusia dan badan hukum

Manusia  (Natuurlijk Persoon)

Kedudukan manusia sebagai subjek hukum, sekaligus pengakuan bahwa kedudukan manusia sama dimuka hukum (equality before the law)
Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban (kewenangan hukum untuk memiliki hak dan kewajiban), belum tentu memiliki kewenangan bertindak.

Kewenangan  bertindak: kecakapan yang diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri.
Siapakah yang termasuk tidak cakap bertindak?
< dari 21 tahun dan belum menikah
> dari 21 tahun tetapi berada di bawah kuratele (pengampuan)
Istri  yang tunduk pada BW (Ps. 110Bw) dianggap tidak cakap bertindak dan harus diwakili oleh suami. (dibatalkan oleh SEMA No. 3 Tahun 1963)

Badan Hukum (Rechtpersoon)
“suatu perkumpulan yang dibentuk oleh sekelompok manusia untuk tujuan-tujuan ttt.”

Macam Macam Badan Hukum

Badan Hukum Privat
Badan Hukum  Publik

Syarat menjadi badan hukum:

Harta kekayaan yang terpisah
Mempunyai kepentingan sendiri
Mempunyai tujuan tertentu
Mempunyai organisasi yang teratur

B. H a k

1. Definisi Hak: (Prof. Ahmad Ali)

Merupakan hubungan di antara orang-orang yang diatur oleh hukum dan atas nama si-pemegang hak, oleh hukum diberi kekuasaan tertentu terhadap objek hak

2. Jenis-jenis Hak

Hak Kebendaan dan Hak Perorangan
Hak Mutlak dan Hak Relatif
Hak Utama dan Hak Tambahan

3. Unsur-unsur yang terdapat pada Hak

Unsur perlindungan
Unsur pengakuan
Unsur kehendak

C. Kewajiban

Hak senantiasa mencerminkan adanya kewajiban, demikian pula sebaliknya.  Tiap-tiap  hubungan hukum  mempunyai dua sisi, disatu pihak merupakan hak dan pada pihak lain merupakan kewajiban. (Van Apeldorn).

D. Objek Hukum

Segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum serta yang  dapat dijadikan objek dalam suatu perhubungan hukum. Objek hukum juga sering disebut  benda.

Dalam ilmu hukum, benda dibedakan dalam  “benda bergerak dan benda tak bergerak” (Ps. 504 KUH Perdt) dan  “benda berwujud dan benda tak berwujud” (Ps. 503 KUH Perdt.) . Akan tetapi yang lebih sering digunakan adalah yang pertama.

Benda bergerak meliputi:

Benda yang menurut sifatnya dapat bergerak/Benda yang dapat dipindahkan  (Ps. 509 BW I)
Karena ditetapkan oleh UU sbg benda bergerak  (Ps. 511 BW I) ex. Hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham perusahaan

Benda tak bergerak meliputi:

Menurut sifatnya (tanah, dan semua yang didirikan diatasnya
Menurut  tujuannya (Ps. 507 BWI) benda yang oleh pemiliknya dihubungkan dengan benda yang karena sifatnya termasuk benda tak bergerak; alat percetakan yang ditempatkan di ruangan percetakan

Karena penetapan UU (Ps. 508 BWI):

Hak-hak atas benda tak bergerak
Kapal  yang besarnya >20m3

Benda bergerak meliputi:

Benda yang menurut sifatnya dapat bergerak/Benda yang dapat dipindahkan  (Ps. 509 BW I)
Karena ditetapkan oleh UU sbg benda bergerak  (Ps. 511 BW I) ex. Hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham perusahaan

Benda tak bergerak meliputi:

Menurut sifatnya (tanah, dan semua yang didirikan diatasnya
Menurut  tujuannya (Ps. 507 BWI) benda yang oleh pemiliknya dihubungkan dengan benda yang karena sifatnya termasuk benda tak bergerak; alat percetakan yang ditempatkan di ruangan percetakan

Karena penetapan UU (Ps. 508 BWI):

Hak-hak atas benda tak bergerak
Kapal  yang besarnya >20m3

Arti penting pembedaan benda sebagai bergerak dan tidak bergerak terletak pada :

penguasaannya (bezit), dimana terhadap benda bergerak maka orang yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya (Ps.1977); azas ini tidak berlaku bagi benda tidak bergerak.
penyerahannya (levering), yaitu terhadap benda bergerak harus dilakukan secara nyata, sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama ;

kadaluwarsa (verjaaring), yaitu pada benda bergerak tidak dikenal daluwarsa, sedangkan pada benda tidak bergerak terdapat kadaluwarsa :

dalam hal ada alas hak, daluwarsanya 20 tahun;
dalam hal tidak ada alas hak, daluwarsanya 30 tahun

pembebanannya (bezwaring), dimana untuk benda bergerak dengan gadai, sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotik.

dalam hal pensitaan (beslag), dimana revindicatoir beslah (penyitaan untuk menuntut kembali barangnya),hanya dapat dilakukan terhadap barang barang bergerak . Penyitaan untuk melaksanakan putusan pengadilan (executoir beslah) harus dilakukan terlebih dahulu terhadap barang barang bergerak, dan apabila masih belum mencukupi untuk pelunasan hutang tergugat, baru dilakukan executoir terhadap barang tidak bergerak.

pembebanannya (bezwaring), dimana untuk benda bergerak dengan gadai, sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotik.

dalam hal pensitaan (beslag), dimana revindicatoir beslah (penyitaan untuk menuntut kembali barangnya),hanya dapat dilakukan terhadap barang barang bergerak . Penyitaan untuk melaksanakan putusan pengadilan (executoir beslah) harus dilakukan terlebih dahulu terhadap barang barang bergerak, dan apabila masih belum mencukupi untuk pelunasan hutang tergugat, baru dilakukan executoir terhadap barang tidak bergerak.



Demikianlah Artikel ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

Sekianlah postingan ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sedang membaca artikel ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI dengan alamat link https://www.wkyes.me/2016/11/aspek-hukum-dalam-ekonomi.html

0 comments:

Post a Comment